Begini Respons Presiden Jokowi Soal Kesiapan PDI Perjuangan Jadi Oposisi yang Berada di Luar Pemerintahan

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 19 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo. (Dok. Setkab.go.id)

Presiden Joko Widodo. (Dok. Setkab.go.id)

HALLOIDN.COM – Presiden Jokowi merespons kesiapan PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan (oposisi), kepada elite yang ada di dalam partai tersebut.

Dia meminta wartawan menanyakan mengenai kesiapan PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan (oposisi), kepada elite yang ada di dalam partai tersebut.

“Ya ditanyakan saja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan,” kata Presiden Jokowi singkat.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Demikian diutarakan Jokowi saat dimintai tanggapannya atas pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyatakan partainya siap berada di luar pemerintahan.

Jokowi menanngapi hal itu usai peresmian Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman dan 20 rumah sakit TNI, di Jakarta, Senin (19/2/2024).

Joko Widodo tidak menanggapi lebih jauh mengenai pernyataan Hasto tersebut.

Baca artikel lainnya di sini : Politisi Partai Nasdem Ramai-ramai Bantah Pernyataan Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana

Dia lalu menjawab pertanyaan lain yang diajukan awak media.

Sebelumnya, PDI Perjuangan menyatakan siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Lihat juga konten video, di sini : TKDN Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman Mencapai 70 Persen

Berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulis, Kamis (15/2/2024).

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi.”

“Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI Perjuangan akan berjuang lewat jalur partai.

“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” ujarnya.

Tak hanya itu, PDI Perjuangan akan berjuang bersama gerakan masyarakat sipil prodemokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

Hasto juga melihat pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi.

Sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka mengungguli pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud Md.

Hal itu berdasarkan hasil Quick Qount (hitung cepat) dari sejumlah lembaga survei, termasuk hasil sementara Real Count yang dilakukan oleh KPU.***

Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional  Apakabarnews.com

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Infomaritim.com dan Ekbisindonesia.com

Berita Terkait

Kunjungan Prabowo ke Brasil: Momentum Baru Kerjasama Indonesia–BRICS
KPK Siap Garuk Skandal Surat Istri Menteri UMKM, Publik Makin Murka
Skandal Jalan Sumut: Kontraktor Main Sikut, Pejabat Ikut Rampok Rakyat
Kasus Korupsi Kuota Haji Mencuat, KPK Panggil Khalid Basalamah
KPK Dalami Hibah Pokmas, Khofifah Bisa Diperiksa Pekan Depan
Zarof Ricar dan Skandal Mahkamah Agung: Vonis, Suap, dan Gratifikasi
Undangan G7 Terlambat, Prabowo Tetap ke Rusia dan Singapura
Kunjungan Prabowo ke Singapura Diteguhkan dengan Sambutan Kenegaraan

Berita Terkait

Kamis, 10 Juli 2025 - 13:43 WIB

Kunjungan Prabowo ke Brasil: Momentum Baru Kerjasama Indonesia–BRICS

Rabu, 9 Juli 2025 - 14:22 WIB

KPK Siap Garuk Skandal Surat Istri Menteri UMKM, Publik Makin Murka

Selasa, 24 Juni 2025 - 11:20 WIB

Kasus Korupsi Kuota Haji Mencuat, KPK Panggil Khalid Basalamah

Senin, 23 Juni 2025 - 10:24 WIB

KPK Dalami Hibah Pokmas, Khofifah Bisa Diperiksa Pekan Depan

Jumat, 20 Juni 2025 - 05:54 WIB

Zarof Ricar dan Skandal Mahkamah Agung: Vonis, Suap, dan Gratifikasi

Berita Terbaru