HALLOIDN.COM – Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 memfasilitasi ruang fiskal yang memungkinkan program makan siang gratis dapat berjalan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan hal itu saat ditanya tentang pembahasan makan siang gratis dalam pembahasan RAPBN 2025 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
“Prinsipnya, adalah memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jumat sore (5/4/2023)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengatakan makan siang gratis masuk dalam kriteria program yang membutuhkan pagu anggaran besar dan termasuk dalam fokus kebijakan fiskal 2025.
Fokus kebijakan itu mengarah pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan well-being atau kesejahteraan, dan konvergensi kesejahteraan, serta kemajuan antardaerah.
“Karena masih di dalam program besar, ya, atau pagu besar, itu yang kita lakukan, namun tetap di dalam konteks makronya dan fiskalnya,” katanya.
Baca artikel lainnya di sini : Masuk 3 Besar Bursa Pilgub Jateng, Ketua Gerindra Jateng Sudaryono Raih 44,8 Persen Survei Merdeka Institute
Baca Juga:
Senyum Cerah di Tengah Tren Minum Kopi: Tiga Pasta Gigi Pilihan
Lanjutkan Kesuksesan 2024, Program SPHP Jagung Kembali Digulirkan
Meski begitu, Sri Mulyani memastikan pembahasan RAPBN 2025 harus dalam postur yang terjaga dengan batas toleransi defisit berada di bawah tiga persen.
“Untuk makronya tetap kita akan lakukan postur dari APBN yang tadi terjaga.”
Baca artikel lainnya di sini : PT Jasa Marga Tbk Sebut Sejak H – 7 Sudah Sebanyak 807.510 Kendaraan Tinggalkan Wilayah Jabotabek
“Sehingga kepercayaan dari pasar dan dalam hal ini investor atau mereka rating agency akan tetap terjaga,” katanya.
Baca Juga:
Pariwisata Jadi Jalur Gelap Baru Kartel Narkoba Internasional di Indonesia
Yuk! Saksikan Penutupan FORNAS NTB Bareng SLANK
Kesepakatan Dagang AS-Indonesia: Lonjakan IHSG dan Sisi Gelapnya
Sri Mulyani menambahkan penyusunan RAPBN 2025 tetap dikomunikasikan dengan para investor.
Mengingat transisi pemerintahan yang baru masih harus melalui proses politik sampai dengan Oktober 2024.
“Namun tentu dan di satu sisi kita juga lihat nanti keputusan dari Mahkamah Konstitusi.”
“Dengan demikian melihat kepada proses politik, namun persiapan APBN tetap dilakukan,” katanya.***
Artikel di atas, sudah dìterbitkan di portal berita nasional Harianindonesia.com
Sempatkan juga untuk membaca berbagai berita dan informasi lainnya di media online Lingkarnews.com dan Yogyaraya.com
Baca Juga:
PM Kamboja dan Thailand Bahas Gencatan Senjata di Tengah Krisis Perbatasan
Ajang PROPAMI CUP Buka Ruang Rekreasi Sehat Bagi Profesional
Ketua KPK Sesalkan Tak Dilibatkan dalam Penyusunan DIM RUU KUHAP
Pastikan juga download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.
Sedangkan untuk publikasi press release di media online ini, atau pun serentak di puluhan media lainnya, dapat menghubungi Jasasiaranpers.com.
WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.
