HALLOUP.COM – Kementerian Koordinator Bidang Polhukam meminta agar perkara korupsi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) fokus terhadap penyelesaian kasus korupsi secara hukum.
Pedebatan soal prosedur antara TNI dan KPK agar segera diakhiri dan fokus ke substansi utamanya yaitu kasus korupsi Basarnas.
TNI dan KPK diminta agar tetap fokus pada penanganan korupsi terkait dengan kasus tangkap tangan.
Berkenaan pengadaan di Basarnas dan menyeret kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi.
Baca Juga:
BNSP dan TNI AU Bersinergi Meningkatkan Kompetensi Personel melalui Sertifikasi dan Bimtek
Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan hal tersebut kepada awak media, Minggu, 30 Juli 2023.
Baca artikel menarik lainnya, di sini: 2 Penanganan Kasus TNI Aktif Dilakukan Perangkat Hukum Militer, TNI Pastikan Tak Ada Prajurit Kebal Hukum
“Problem yang sudah terjadi itu (tersangka oleh KPK bukan oleh militer, red) tidak perlu lagi diperdebatkan berpanjang-panjang.”
“Yang penting kelanjutannya, yakni agar terus dilakukan penegakan hukum atas substansi masalahnya, yaitu korupsi,” kata Mahfud MD.
Baca Juga:
Sebanyak 352 Orang Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK
Harun Masiku Masih Jadi Buronan, KPK Segera Periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto
KPK Tahan 2 Orang Karyawan BUMN PT Amarta Karya, Kasus Proyek Pengadaan Subkontraktor Fiktif
Di kesempatan yang sama, Mahfud meminta perdebatan soal prosedur segera diakhiri dan fokus ke substansi utamanya yaitu kasus korupsi.***
