Mengapa Jaksa Agung Katakan Kasus Korupsi BTS 4G Itu Sudah Selesai, Jaksa Agung Sedang Berpolitik?

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 27 Juli 2023 - 09:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Kejaksaan Agung. (Dok. Setkab.go.id)

Gedung Kejaksaan Agung. (Dok. Setkab.go.id)

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

HALLOUP.COM – Jaksa Agung bilang, kasus Korupsi BTS 4G sudah selesai! Kok enak saja? Apa yang sudah selesai?

Merujuk audit BPKP, atas permintaan Kejaksaan Agung, kasus korupsi proyek BTS 4G merugikan negara Rp8,03 triliun.

Dari rencana pembangunan 4.200 BTS, yang terealisasi hanya 985 BTS, seperti diungkap Mahfud MD.

Kasus korupsi Rp8,03 triliun ini masih belum tersentuh sama sekali.

Baca artikel lainnya di sini: Bamsoet Sebut Tergantung Situasi Partai Soal Dukungannya kepada Airlangga, yang Menentukan Daerah

Yang sekarang sedang diusut Kejagung hanya recehan saja, yaitu uang pengamanan perkara sebesar Rp243 miliar, agar tidak terbongkar.

Untuk kasus recehan inipun masih terbengkalai. Banyak kasus tidak diusut. Antara lain:

1. Uang Rp10 miliar disebut mengalir kepada Erry (Pertamina)

2. Uang Rp15 miliar kepada Edward Hutahaean.

3. Rp27 miliar kepada Dito Ariotedjo.

jasasiaran

4. Rp40 miliar kepada Sadikin

5. Rp70 miliar kepada Nistra Yohan.

Uang pengamanan perkara sebesar Rp243 miliar tersebut diperoleh dari berbagai perusahaan yang terlibat korupsi. Yaitu:

1. PT Sarana Global Indonesia (Rp28 miliar)
2. PT JIG Nusantara Persada (Rp26 miliar)

3. Steven Setiawan Sutrisna / PT Waradana Yusa Abadi (Rp28 miliar)
4. Jemmy Sutjiawan / PT Sansaine Exindo (Rp37 miliar+Rp57 miliar)

5. PT Aplikanusa Lintasarta (Rp7 miliar)
6. Muhammad Yusrizki / PT Basis Utama Prima (Rp60 miliar).

Dari pihak perusahaan pemberi uang pengamanan perkara, hanya Yusrizki, Dirut perusahaan Happy Hapsoro, yang menjadi tersangka dan ditahan.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Sedangkan Jemmy Sutjiawan dari PT Sansaeni Exindo dan Steven Setiawan Sutrisna dari PT Waradana Yusa Abadi tidak tersentuh. Pasti ada yang melindungi? Siapa?

Jaksa Agung nampaknya sedang tebang pilih, siapa yang ditarget sebagai tersangka pada kasus korupsi BTS 4G ini.

Jaksa Agung nampaknya menarget perusahaan Happy Hapsoro, suami Puan Maharani (PDIP) dan anak mantu Ketua Umum PDIP Megawati.

Konon katanya sedang berseteru dengan Presiden Jokowi, yang nota bene adalah kader PDIP?

Kesan bahwa Jaksa Agung sedang berpolitik sangat kuat, untuk “menghabisi” NasDem (melalui Johnny Plate) dan PDIP (melalui Yusrizki dan perusahaan Happy Hapsoro).

Hal ini sangat disayangkan. Jaksa Agung seharusnya bertindak profesional dalam menangani kasus korupsi ini. Tindak semua pihak yang bersalah!

Kesan bahwa Jaksa Agung sedang berpolitik semakin terasa setelah Jaksa Agung menerima kunjungan Menteri Kominfo yang baru, Budi Arie, yang sepertinya membawa pesan khusus dari Presiden Jokowi.

Jaksa Agung sekonyong-konyong mengatakan (kasus korupsi BTS 4G) sudah selesai, siap laksanakan perintah Jokowi selesaikan proyek BTS kominfo, seperti dimuat media tempo.

Sudah selesai? Enak saja!

Kasus korupsi BTS 4G ini jauh dari selesai, bahkan belum dimulai sama sekali.

Proyek BTS 4G dikerjakan tiga Konsorsium, terbagi dalam tiga paket pekerjaan.

Paket 1 dan paket 2 diberikan kepada Konsorsium PT Fiber Home; PT Telkominfra; dan PT Multi Trans Data.

Paket 3 diberikan kepada Konsorsium PT Lintasarta, PT Huawei Tech Investment, dan PT Surya Energi Indotama.

Sedangkan paket 4 dan paket 5 diberikan kepada Konsorsium PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS) dan dan PT ZTE Indonesia.

Ketiga Konsorsium tersebut sudah menerima pembayaran penuh senilai Rp10,8 triliun.

Meskipun proyek tidak selesai dibangun: dari target pembangunan 4.200 BTS, yang selesai hanya 985 BTS. Itupun banyak yang tidak berfungsi.

Artinya, ketiga konsorsium tersebut secara nyata sudah melakukan korupsi dan merugikan keuangan negara sebesar Rp8,03 triliun, seperti dinyatakan dalam audit BPKP.

Uang dari Konsorsium kemudian mengalir ke subkontraktor, tanpa ada prestasi pekerjaan.

Jelas, semua itu merupakan korupsi bersama-sama, alias korupsi kolektif.

Jaksa Agung seharusnya menetapkan semua perusahaan Konsorsium dan subkontraktor sebagai pelaku kejahatan korporasi.

Karena jelas-jelas mengaku proyek sudah selesai, padahal sebenarnya belum: artinya palsukan dokumen berita acara?

Selain itu, merujuk pernyataan BPK, proyek BTS 4G sarat masalah:

1. Pemborosan Anggaran Rp1,5 triliun
2. Pengadaan proyek tidak sesuai ketentuan
3. Keanehan dalam Pelaksanaan Proyek.

Atas dasar itu semua, perusahaan peserta Konsorsium dan subkontraktor harus di-blacklist, tidak boleh terlibat lagi dalam pelaksanaan proyek BTS 4G Kominfo.

Mereka semua harus diseret ke pengadilan, mempertanggungjawabkan korupsi kolektif ini.

Kalau Jaksa Agung membiarkan perusahaan Konsorsium dan subkontraktor tersebut melanjutkan proyek BTS 4G, berarti Jaksa Agung sengaja mengundang amarah rakyat. Bahaya.***

Berita Terkait

Muhadjir Effendy Tanggapi Program Makan Siang Gratis Prabowo – Gibran Dibahas di Sidang Kabinet
Presiden Jokowi Anugerahkan Jenderal Bintang 4 kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
Penyitaan Terkait Pernyataan Aparat Tak Netral, Aiman Witjaksono Masih Berurusan dengan Polisi
Usut Kematian Anak Tamara Tyasmara – Agger Dimas, Polisi Segera Panggil Saksi Ahli Gestur Tubuh
Soal Adanya Indikasi HTI di Acara Metamorfoshow TMII, Begini Tanggapan Resmi Kementerian Agama
Diguyur Hujan Itensitas Tinggi, Banjir Rendam 3 Kecamatan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
Menhan Prabowo Subianto dan Wakil PM Australia Richard Marles Bahas Perjanjian Kerja Sama Pertahanan
Lanjutkan Proyek Pembuatan Jet Tempur dan Ekosistem Mobil Listrik, Indonesia dan Korea Selatan Sepakat
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 6 Februari 2024 - 14:40 WIB

Warga dan Kerabat Ungkap Alasan Minta Pelaku Percobaan Pembunuhan Adiknya Dihukum Berat

Senin, 5 Februari 2024 - 07:49 WIB

4 Orang Tewas dalam Insiden Kebakaran Sebuah Ruko Konveksi di Jalan Kompleks di Cakung, Jakarta Timur

Sabtu, 13 Januari 2024 - 21:06 WIB

Pelatihan dan Pembinaan Satuan Pengamanan BNSP: Meningkatkan Kompetensi dan Keamanan

Minggu, 1 Oktober 2023 - 11:55 WIB

Pelecehan Seksual Kakek Engkong Terhadap Bocah di Depok Hingga Tewas, Begini Kronologinya Kata Polisi

Senin, 25 September 2023 - 09:28 WIB

8 Ruko Hangus Terbakar, Kebakaran Landa Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang, Benteng, Kota Tangerang

Jumat, 11 Agustus 2023 - 22:59 WIB

Sedekah Cibubur: Santunan Bulanan Anak Yatim dan Janda Jompo, 10 September 2023

Kamis, 20 Juli 2023 - 08:36 WIB

Polisi Usut Dugaan Penipuan Aplikasi Jombingo yang Rugikan Korban hingga Puluhan Juta Rupiah

Senin, 10 Juli 2023 - 16:00 WIB

Polisi Amankan 2 Pelaku Tawuran Maut yang Tewaskan Siswa SMP di Sawah Besar, Jakarta Pusat

Berita Terbaru