Masalah Permainan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Subsidi 3 KG di Depan Mata Tak Diatasi, Ini Skandal?

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 1 Agustus 2023 - 15:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LPG subsidi 3 kg. (Dok. Migas.esdm.go.id)

LPG subsidi 3 kg. (Dok. Migas.esdm.go.id)

Oleh: Salamuddin Daeng, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

HALLOIDN.COM – Coba pikirkan lagi oleh Pemerintah Jokowi mengenai dibolehkannya pemda menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG subsidi 3 kg ini.

Mengingat LPG ini hajat hidup orang banyak, sangat berkait dengan biaya hidup paling pokok yakni biaya memasak makanan.

Pikirkan bahwa harga makanan jika makin mahal akibat harga LPG yang mahal akan berakibat orang kelaparan. Bukan hanya miskin tapi kelaparan.

Percuma pemerintah koar-koar tentang pengendalian inflasi, pengedalian harga kebutuhan pokok, pengendalian harga bahan makanan.

Akan tetapi di depan mata pemerintah sendiri masalahnya tidak diatasi.

Yakni membolehkan dan membiarkan pemda menetapkan HET LPG atas usulan gerombolan pengusaha yang ingin mengambil untung lebih atas barang bersubsidi.

Kebijakan ini membuka ruang kongkalikong antara pemerintah daerah dengan pengusaha melalui asosiasi tunggal pengusaha di sektor hilir BBM yakni Hiswana Migas.

Kebijakan ini juga membuka ruang kongkalikong antara agen agen LPG dengan pemerintah daerah dan mungkin juga legislatif daerah untuk memaikan harga LPG agar bisa meraup cuan.

jasasiaran

Ruang kongkalikong semacam ini tidak boleh dibiarkan.

Ingatlah pemerintah bahwa LPG ini disubsidi ratusan truliun oleh negara, uangnya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat.

Seluruh biaya penghasilkan LPG, mendistribusikannya termasuk keuntungan SPBE, agen dan pangkalan telah dibayarkan oleh negara melalui APBN melalui ketetapan harga secara nasional.

Jangan lagi menbuka ruang untuk birokrasi bermain main dengan dengan Harga Eceran Tertinggi.

Ini namanya sudah makan subsidi makan lagi dari keringat rakyat. Ini bahaya. Coba lihat petani menghasilkan beras, tidak ada keleluasaan seperti ini.

Kalau dasarnya adalah ongkos angkut LPG yang makin jauh sehingga perlu ada HET, maka apa gunanya subsidi oleh negara, dimakan siapa subsidi ratusan triliun?

Lagi pula dimana itu agen-agen LPG yang jauh dari SPBE? Apakah pemerintah daerah bisa menunjukkan nama perusahaan dan alamatnya, benar tidak mereka itu semua lokasinya jauh dari SPBE.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Sebutkan nama dan alamat perusahaannya. Apa ada?

Sementara untuk menjadi SPBE, agen dan menjadi pangkalan LPG para pengusaha berebutan kok. Ini gak masuk akal.

Kebijakan semacam ini tampaknya seperti penindasan dan penghinaan kepada masyarakat yang tinggal jauh dari stasiun pengisian LPG.

Karena dasar kebijakan ini adalah “Karena sampean jauh dari stasiun pengisian LPG maka sampean bayar mahal”. Ini pikiran taruh dimana?

Makin jauh dari pusat pusat bisnis keadaan rakyat kita makin miskin, lah kok malah disuruh bayar makin mahal. Ini tidak manusiawi.***

Berita Terkait

Inilah Pengakuan Pegi Setiawan Saat Penyidikan Kasus Vina Cirebon, Usai Dinyatakan Bebas
Calon Ketum Golkar, Bamsoet Siap Bertarung dengan Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang, dan Bahlil Lahadalia
Pasca Operasi Cedera Kaki, Prabowo Subianto Langsung Gaspol Aktivitas Hadiri HUT Bhayangkara
Data-data INAFIS Polri Diretas oleh Hacker Asing, Begini Tanggapan Badan Siber dan Sandi Negara
BNSP Sertifikasi 149 CPMI Welder Tujuan Korea Selatan di Batam, Meningkatkan Peluang Karir
Harun Masiku Masih Jadi Buronan, KPK Segera Periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto
6 Tersangka Dikenai Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang, Termasuk Suparta dan Robert Indaro
Rencananya akan Dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Wartawan Senior Salim Said Tutup Usia
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 29 Juni 2024 - 13:37 WIB

Ketua Umum PROPAMI Resmi Buka Turnamen Futsal V PROPAMI 2024 di Lapangan Futsal Triboon, Jakarta Selatan

Selasa, 2 Januari 2024 - 13:52 WIB

Persiapan Menuju Piala Asia 2023, Timnas Indonesia Hadapi Libia dalam Pertandingan Uji Pertama

Jumat, 15 Desember 2023 - 10:21 WIB

Prabowo Subianto Bakal Kirim Timnas U-20 Latihan di Qatar

Minggu, 1 Oktober 2023 - 15:55 WIB

Ketua Umum PSSI Erick Thohir Mohon Doa pada Pemuka Pondok Pesantren, Jelang Piala Dunia U17

Minggu, 10 September 2023 - 22:08 WIB

Prabowo Subianto Minta agar Upaya Pembinaan Olah Raga Harus Dibawa ke Arah yang Lebih Tinggi

Selasa, 20 Juni 2023 - 19:01 WIB

Momen Akrab Prabowo Subianto Nonton Pertandingan Indonesia vs Argentina Bersama Jokowi dan Erick Thohir

Rabu, 17 Mei 2023 - 08:58 WIB

Bukan Hanya Merebut Medali Emas, Ini Kemenangan Indonesia Terbesar atas Thailand Sepanjang Sejarah

Berita Terbaru