POINNEWS.COM – Mantan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi menanggapi peredaran Film Kontroversial ‘Dirty Vote’ yang beredar di masa tenang menjelang Pemilu 2024.
Lutfi mengingatkan publik agar berhati-hati terhadap mereka yang mengklaim diri sebagai aktivis namun sebenarnya mendukung calon presiden tertentu.
“Kita harus cermat membedakan antara edukasi dengan propaganda politik,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Berhati-hatilah dengan yang mengklaim sebagai aktivis namun sejatinya pendukung capres lain,” pungkasnya.
Film “Dirty Vote” memang telah menjadi topik hangat di kalangan masyarakat, mengundang dukungan sekaligus kritik.
Apakah ini merupakan bentuk pengawasan demokrasi atau strategi kampanye, publik diundang untuk menilai sendiri berdasarkan fakta dan konteks yang ada.
Baca artikel lainnya di sini : Film ‘Dirty Vote’ Viral di Media Sosial, 3 Pakar Hukum Arifin Mochtar, Feri Amsari, Bivitri Susanti Jadi Sorotan
Baca Juga:
Waspada Modus Penipuan Lowongan Pekerjaan Mengatasnamakan PT Sumbawa Timur Mining
Rel Angka dan Asa: Pendapatan KAI Tembus Rp35,9 Triliun
Stok Beras 4 Juta Ton, Inflasi Pangan Terkendali 2,31 Persen
Litfi juga mengajukan pertanyaan kritis terhadap isi dan tujuan film karya Dandhy Laksono, yang telah menarik perhatian publik dan memicu reaksi beragam.
Lutfi mempertanyakan niat di balik pembuatan film yang kini sudah ditonton hingga lebih dari 3,1 juta penonton tersebut.
Lihat juga konten video, di sini: Bersama Prabowo dan Ratusan Ribu Warga di Sidoarjo, Jawa Timur, Gus Miftah Pimpin Sholawat
Hal ini menunjuk pada pola yang telah ditempuh Dandhy Laksono dalam karya-karyanya yang sebelumnya juga mengkritik kebijakan pemerintah.
Baca Juga:
4 Bahan Dapur Ampuh Samarkan Pigmentasi Bibir Secara Alami
Senyum Cerah di Tengah Tren Minum Kopi: Tiga Pasta Gigi Pilihan
Lanjutkan Kesuksesan 2024, Program SPHP Jagung Kembali Digulirkan
“Dandhy Laksono, dengan film-film seperti ‘Rayuan Pulau Palsu’ dan ‘Sexy Killer’, tampak memiliki agenda terselubung,” ungkap Lutfi dalam akun Instagram @m.lutfi, Senin (12/2/2024).
Menurut Lutfi, film tersebut tidak hanya menyerang kebijakan reklamasi atau mengkritik Presiden Jokowi.
Tapi juga mencoba memanfaatkan momen politik seperti kasus 212 untuk tujuan tertentu.
“Bukannya memberikan kritik yang membangun, Dandhy malah menyebarkan opini yang dipaksakan,” kata Lutfi.
Lebih lanjut, Lutfi mengkritik “Dirty Vote” sebagai kampanye terselubung.
Tujuannya untuk mendiskreditkan salah satu calon presiden, bukan sebagai sebuah karya dokumenter yang objektif.
Baca Juga:
Inovasi PEPC Pacu Ekonomi Hijau lewat Agrosilvopastura
Pariwisata Jadi Jalur Gelap Baru Kartel Narkoba Internasional di Indonesia
“Ini lebih mirip propaganda untuk menjelekkan nama presiden kita daripada pendidikan publik,” tegasnya.***
Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional Poinnews.com
Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Kilasnews.com dan Infotelko.com