DPR Minta Perluas Jumlah Penerima Manfaat Bantuan Sosial Berluas karena Harga Beras Naik Sejak Awal 2023

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 23 September 2023 - 10:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Harga Beras Naik Sejak Awal 2023. (Pixabay.com/triyugowicaksono)

Harga Beras Naik Sejak Awal 2023. (Pixabay.com/triyugowicaksono)

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

HALLOIDN.COM – Kementerian Sosial didorong memperluas jumlah penerima manfaat bansos beras di tengah melambungnya harga bahan pokok ini.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Wisnu Wijaya mengatakan ketidakmampuan pemerintah mengendalikan kenaikan harga beras berisiko menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Mengacu pada panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga rata-rata bulanan beras premium dan medium tercatat konsisten merangkak naik semenjak awal 2023.

Misalnya, harga beras medium rata-rata telah menembus Rp12.690 per kg pada September 2023, sedangkan pada Januari lalu tercatat hanya Rp 11.550/kg.

Sementara, harga beras premium kini mencapai 14.330 per kg dibandingkan harga sebelumnya pada Januari lalu yang berkisar 13.140 per kg.

Baca artikel lainnya di sini:  Hasil Survei IPS Ungkap Basis Pemilih PKB Condong Pilih Prabowo Subianto Ketimbang Pasangan AMIN

“Pemerintah, salah satunya melalui Kemensos, perlu memperluas jumlah penerima bansos beras guna menjaga daya beli kelompok bawah dan menengah.”

“Terkait kelompok menengah ini perlu mendapat sorotan mengingat mereka termasuk dalam kelompok rentan dalam situasi ini.”

0″Status sosial ekonomi mereka yang tidak termasuk kelompok bawah membuat mereka tidak menerima bansos dari pemerintah,” papar Wisnu Wijaya di Jakarta, Kamis, 21 September 2023.

Anggota DPR Fraksi PKS ini membeberkan, jumlah kelas menengah rentan di Indonesia mencapai 115 juta penduduk dan berisiko turun kelas akibat kenaikan harga beras belakangan ini.

Untuk itu, lanjut Wisnu Wijaya, fokus pemerintah dalam penyediaan jaring pengaman sosial sebaiknya tidak hanya tertuju pada 25 juta penduduk miskin.

Tetapi juga menyasar kelompok menengah yang rentan tersebut.

“Beras memiliki bobot konsumsi terbesar bagi kelas menengah ke bawah,” kata Wisnu Wijaya dikutip media ini dari laman resmi PKS.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

“Misalnya, beras memberi sumbangsih untuk garis kemiskinan di desa mencapai 23,7 persen, sementara di kota sebanyak 19,3 persen.”

“Upaya untuk memperluas penerima bansos beras minimal sampai 3 bulan ke depan diharapkan bisa menanggulangi tekanan terhadap risiko kenaikan angka kemiskinan,” jelas Anggota DPR Dapil Jateng 1 ini.

Mengacu pada data terbaru BPS per Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia menyentuh 25,09 juta orang atau mencapai 9,39 persen.

Meskipun angka tersebut sedikit turun dibandingkan pada bulan September 2022 yang mencapai 9,57 persen.

Namun angka tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan pada masa sebelum pandemi, yakni 9,22 persen per September 2019.***

Berita Terkait

Rilispers.com Layani Publikasi Press Release di Portal Pers Daerah dari Pulau Sumatera Hingga Papua
KPK akan Terbitkan DPO Jika Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor Bersikap Tak Kooperatif
Polisi Selidiki Pertemuan Pimpinan KPK Alex Marwata dengan Tersangka KPK Eko Darmanto, Ini Tanggapan KPK
Dengan Lisensi LSP dari BNSP, Badiklat Kejaksaan RI Kini Resmi Sertifikasi Kompetensi Jaksa Profesional
Prabowo Subianto Temui Perdana Menteri Vietnam, Ungkap Kekaguman atas Perjuangan Kemerdekaan
Jokowi Minta Maaf Lagi, Kali Ini kepada Seluruh Anggota Kabinet Indonesia Maju di Sidang Kabinet Paripurna
Kolaborasi Universita Dipenogoro dan BNSP, Optimis Ciptakan Indonesia Kompeten, Menyongsong Indonesia Emas 2045
Saat Kunjungan Kerja Presiden Jokowi di Samarinda, Pihak Istana Tanggapi Kabar Adanya Dugaan Pemukulan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 10 Oktober 2024 - 10:45 WIB

Rilispers.com Layani Publikasi Press Release di Portal Pers Daerah dari Pulau Sumatera Hingga Papua

Selasa, 1 Oktober 2024 - 11:16 WIB

Polisi Selidiki Pertemuan Pimpinan KPK Alex Marwata dengan Tersangka KPK Eko Darmanto, Ini Tanggapan KPK

Selasa, 1 Oktober 2024 - 10:29 WIB

Dengan Lisensi LSP dari BNSP, Badiklat Kejaksaan RI Kini Resmi Sertifikasi Kompetensi Jaksa Profesional

Senin, 16 September 2024 - 19:25 WIB

Prabowo Subianto Temui Perdana Menteri Vietnam, Ungkap Kekaguman atas Perjuangan Kemerdekaan

Jumat, 13 September 2024 - 21:07 WIB

Jokowi Minta Maaf Lagi, Kali Ini kepada Seluruh Anggota Kabinet Indonesia Maju di Sidang Kabinet Paripurna

Kamis, 12 September 2024 - 22:12 WIB

Kolaborasi Universita Dipenogoro dan BNSP, Optimis Ciptakan Indonesia Kompeten, Menyongsong Indonesia Emas 2045

Rabu, 11 September 2024 - 09:43 WIB

Saat Kunjungan Kerja Presiden Jokowi di Samarinda, Pihak Istana Tanggapi Kabar Adanya Dugaan Pemukulan

Jumat, 6 September 2024 - 15:53 WIB

Para Pengurus LSP Politeknik se-Indonesia, Hadir Dalam Workshop Nasional di Kampus Politeknik Negeri Padang

Berita Terbaru