Kebenaran yang Tak Bisa Dibungkus: Status Hukum Yayasan Pesantren Indonesia, Al-Zaytun, dan Warisan Putusan yang Belum Selesai Dieksekusi

Kebenaran yang Tak Bisa Dibungkus: Status Hukum Yayasan Pesantren Indonesia, Al-Zaytun, dan Warisan Putusan yang Belum Selesai Dieksekusi

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 20 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) Iskandar Saefullah dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) MYR Agung Sidayu. (Dok. YPI)

Ketua Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) Iskandar Saefullah dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) MYR Agung Sidayu. (Dok. YPI)

Oleh: Iskandar Saefullah, Ketua Yayasan Pesantren Indonesia

HALLOIDN.COM – Allah SWT memang selalu menampakkan yang benar, betapapun berusaha disembunyikan.

Dalam dunia hukum, prinsip ini tercermin dalam asas res judicata dan kewajiban mutlak untuk mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Apa yang terjadi di seputar Pondok Pesantren Al-Zaytun dan Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) menjadi cermin nyata betapa kebenaran hukum tidak bisa dibungkus selamanya.

Oleh karena itu, sebagai Ketua Yayasan Pesantren Indonesia berdasarkan akta perubahan kepengurusan terakhir tahun 2026 (atas rekomendasi Dirjen AHU), untuk dan atas nama Yayasan, saya mengajukan gugatan terhadap Kejaksaan Negeri Indramayu.

Tujuannya jelas: agar Kejaksaan segera melaksanakan eksekusi putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sangat disayangkan, pihak tergugat (Kejaksaan) secara sepihak hanya berpegang pada akta tahun 2011 semata-mata karena tercatat dalam sistem AHU.

Padahal, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak memiliki satu pasal atau ayat pun yang menyatakan bahwa keabsahan yayasan atau kepengurusannya semata-mata bergantung pada pencatatan di sistem AHU.

Yang menjadi dasar utama adalah keputusan Dewan Pembina sebagai organ tertinggi yayasan. Hal ini secara tegas diatur dalam

  • Pasal 18 ayat (1) UU Yayasan: “Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina.”
  • Pasal 32 ayat (1): Pengurus diangkat (dan dapat diberhentikan) oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina.
  • Pasal 44 ayat (1): Pengawas juga diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina.

Dengan kata lain, Dewan Pembina adalah pemegang kewenangan tertinggi. Pencatatan di AHU bersifat administratif untuk keperluan pengumuman dan tertib administrasi negara, bukan sumber keabsahan substantif.

Keputusan sah Rapat Pembina-lah yang menentukan siapa pengurus yang berwenang mewakili yayasan.

Lebih dari itu, Kejaksaan sama sekali mengabaikan amar putusan Mahkamah Agung terkait pelaksanaan hukuman penjara sembilan bulan terhadap Panji Gumilang.

Alasan “sakit” yang dikemukakan sama sekali tidak sejalan dengan kenyataan, karena yang bersangkutan tetap aktif melakukan berbagai kegiatan.

Alasan kesehatan yang tidak didukung fakta objektif tidak boleh dijadikan dasar untuk menunda eksekusi putusan yang sudah inkracht.

Pertanyaannya kini sederhana: apakah ada permainan di balik semua ini? Sebagai Penggugat, saya akan mempertanyakan langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu yang tentu memahami seluk-beluk perkara ini.

Dengan bukti-bukti yang ada dalam catatan bendahara yayasan pesantren Indonesia , bahkan catuan terlahir pada saat kasus penistaan Agama, tentu ketua pengadilan Negeri Indramayu faham betul apa yang terjad.

Dan apabila keadilan ditegakkan secara konsisten, maka semua pihak akan melihat dengan jelas apa yang sesungguhnya akan terjadi, dengan adanya tindakan tegas kejaksaan Agung terhadap haki.

Pengadilan negeri Surabaya beberapa tahun yang lalu. Kebenaran hukum, seperti janji Allah SWT, pada akhirnya selalu menampakkan dirinya.

Awal Mula Sengketa Kepemilikan dan Pemalsuan Dokumen.

Sebenarnya tidak ada sengketa internal di dalam tubuh Yayasan Pesantren Indonesia. Setiap perubahan kepengurusan, penggantian, maupun pemberhentian organ yayasan merupakan hak hukum yang melekat pada Dewan Pembina sebagai organ tertinggi.

Semua langkah tersebut dilakukan semata-mata untuk memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, serta Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia sebagai badan hukum resmi yang menaungi Pondok Pesantren Al-Zaytun.

Bahkan perubahan kepengurusan terakhir tahun 2026 dilaksanakan atas rekomendasi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dr. Widodo.

Dalam sejarah Yayasan Pesantren Indonesia, Imam Supriyanto tercatat sebagai salah satu pendiri bersama pihak lain. Pada tahun 2011 terjadi perubahan akta yang mengeluarkan nama Imam dari Dewan Pembina.

Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri membuktikan bahwa tanda tangan Imam Supriyanto pada dokumen terkait dipalsukan.

Panji Gumilang kemudian diproses secara pidana. Pengadilan Negeri Indramayu menjatuhkan hukuman, dan putusan tersebut dikuatkan hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung.

Ia divonis 10 bulan penjara karena terbukti terlibat dalam pemalsuan akta autentik, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal terkait pemalsuan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (terutama Pasal 263, 264, dan 266 KUHP). Ia telah menjalani hukuman tersebut.

Peristiwa ini bukan sekadar sengketa internal yayasan. Ini menyangkut keabsahan dokumen publik yang menjadi dasar kepemilikan dan pengelolaan aset lembaga pendidikan.

Dalam hukum perdata maupun pidana, pemalsuan dokumen autentik merusak kepercayaan publik terhadap lembaga yang seharusnya transparan dan akuntabel.

Oleh sebab itu, setelah delapan tahun tidak ada perubahan kepengurusan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan, Dewan Pembina pada tahun 2024 memutuskan memberhentikan seluruh Pengurus, Pengawas, dan tiga orang anggota Pembina, kemudian mengangkat susunan yang baru.

Langkah ini bukan sengketa internal, bukan pula perubahan Anggaran Dasar. Ini adalah perubahan kepengurusan biasa yang merupakan wewenang mutlak Dewan Pembina, dan telah dilaporkan untuk dicatat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai ketentuan administratif yang berlaku.

Dengan demikian, kepengurusan Yayasan Pesantren Indonesia yang sah saat ini adalah hasil keputusan organ tertinggi yang sah, bukan hasil perdebatan internal, melainkan pelaksanaan kewajiban hukum untuk menjaga keberlangsungan badan hukum yang menaungi Al-Zaytun.

Manuver Kelembagaan Pasca-Perubahan Akta.

Setelah perubahan akta tahun 2011, muncul praktik yang membingungkan dan berpotensi menyimpang dari semangat Undang-Undang Yayasan.

Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) sebagai badan hukum pemilik resmi seolah digeser perannya. Ada upaya menempatkan lembaga lain—disebut LKM dalam beberapa narasi—ke dalam posisi yang lebih dominan, padahal secara hierarki hukum lembaga tersebut berada di bawah atau terkait dengan yayasan.

Ini menimbulkan pertanyaan mendasar yang sangat prinsipil: siapa pemilik sah aset-aset Al-Zaytun? Tanah, bangunan, kendaraan, dan dana yang dikelola atas nama lembaga pendidikan harus memiliki status hukum yang jelas dan tidak boleh disamarkan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004), yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan

Artinya, sejak semula kekayaan yayasan sudah terpisah mutlak dari kekayaan pribadi pendiri maupun pengurus.

Lebih tegas lagi, Pasal 5 menyatakan bahwa kekayaan yayasan, baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan.

Sementara Pasal 37 ayat (1) membatasi kewenangan Pengurus secara keras: Pengurus tidak berwenang mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina, dan tidak berwenang membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.

Dalam hukum yayasan, baik Pembina maupun Pengurus memiliki kewajiban fidusia (fiduciary duty).

Mereka wajib bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab semata-mata untuk kepentingan yayasan (tercermin dalam Pasal 35 dan ketentuan terkait tanggung jawab organ).

Mereka tidak boleh membalikkan posisi: menjadikan yayasan sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Perubahan struktur yang tidak sah atau manipulasi dokumen dapat berujung pada pembatalan perbuatan hukum tersebut serta pertanggungjawaban pidana maupun perdata.

Atas dasar manipulasi dokumen dan penyalahgunaan kewenangan itulah Panji Gumilang didakwa, dituntut, dan pada akhirnya dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Undang-Undang Yayasan sekaligus melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ia divonis pidana penjara 9 bulan. Semua aset yang disita, dana yang disita, serta kendaraan harus dikembalikan kepada Yayasan Pesantren Indonesia—tentu kepada kepengurusan yang sah sesuai putusan Dewan Pembina sebagai organ tertinggi.

Sayangnya, pihak Kejaksaan mengabaikan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

Bahkan hingga saat ini Panji Gumilang masih mempertontonkan “drama Cina”-nya dengan menandatangani MoU atas nama LKM, bukan atas nama Yayasan Pesantren Indonesia sebagai badan hukum pemilik yang sah.

Tindakan semacam ini semakin memperkuat indikasi bahwa upaya menggeser peran yayasan masih terus berlangsung, padahal hukum sudah memberikan jawaban yang jelas: aset yayasan bukan milik pribadi, dan hanya organ yang sah menurut keputusan Dewan Pembina yang berwenang mewakilinya.

Putusan yang Sudah inkracht, Tapi Eksekusi yang Tertunda.

Kini, dalam perkara lain (Tindak Pidana Pencucian Uang/TPPU), putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung memerintahkan pengembalian aset, kendaraan, tanah, bangunan, dan dana yang disita kepada Yayasan Pesantren Indonesia sebagai badan hukum pemilik yang berhak. Pengakuan di persidangan bahwa aset tersebut milik yayasan, bukan pribadi, memperkuat amar putusan tersebut.

Kejaksaan memiliki kewajiban menjalankan eksekusi. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap bukan sekadar kertas. Ia adalah perintah negara.

Penundaan tanpa alasan yang sah dapat menimbulkan pertanyaan tentang kepastian hukum (legal certainty) dan persamaan di depan hukum.

Pelajaran hukum yang mudah dipahami.

1. Dokumen palsu tidak bisa menjadi dasar hak yang sah. Apa pun usahanya, pemalsuan akan terbongkar melalui bukti forensik dan proses peradilan.

2. Yayasan adalah badan hukum mandiri. Asetnya tidak bisa diperlakukan sebagai milik pribadi pengurus, meskipun pengurus tersebut sangat berpengaruh.

3. Putusan inkracht harus dieksekusi. Tanpa eksekusi, putusan kehilangan makna. Kejaksaan adalah ujung tombak penegakan hukum di tahap ini.

4. Kebenaran hukum bersifat objektif. Rasa takut, pengaruh, atau manuver kelembagaan tidak bisa menghapus fakta yang sudah dibuktikan di pengadilan.

Sejarah kasus ini menunjukkan bahwa upaya membungkus ketidakberesan dengan berbagai cara—perubahan akta, pergeseran lembaga, atau penundaan eksekusi—pada akhirnya akan terkuak.

Hukum, meski kadang lambat, tetap berjalan. Dan di atas segalanya, kebenaran yang Allah SWT janjikan memang selalu menemukan jalannya.

Semoga semua pihak, terutama aparat penegak hukum, menjalankan tugasnya dengan tegas dan adil, demi kepastian hukum dan perlindungan terhadap lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu, bukan arena sengketa kepemilikan.

Penutup

Rangkaian peristiwa yang melibatkan Panji Gumilang—mulai dari pemalsuan dokumen autentik tahun 2011, vonis pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, hingga perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang berujung pada perintah pengembalian aset kepada Yayasan Pesantren Indonesia—telah lama menjadi perhatian publik.

Setelah sekian lama menjadi trending topik, persoalan ini bukan lagi sekadar sengketa internal lembaga, melainkan persoalan serius tentang kepastian hukum, integritas penegakan hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan serta kejaksaan.

Putusan yang telah inkracht van gewijsde membawa konsekuensi hukum yang mengikat. Kewajiban eksekusi bukanlah diskresi semata, melainkan perintah negara yang harus dijalankan demi menjaga asas res judicata dan prinsip equality before the law.

Ketika amar putusan Mahkamah Agung terkait pengembalian aset dan pelaksanaan pidana diabaikan, sementara pihak yang telah dinyatakan bersalah masih terlihat aktif melakukan perbuatan hukum atas nama lembaga lain di luar struktur sah yayasan, maka muncul pertanyaan mendasar tentang konsistensi penegakan hukum.

Oleh karena itu, sepatutnya lembaga-lembaga terkait segera melakukan verifikasi yang serius, objektif, dan mendalam:

  • KomisiYudisial, sebagai lembaga pengawas perilaku hakim, perlu memastikan bahwa putusan-putusan yang telah dijatuhkan dijalankan sesuai amarnya tanpa intervensi atau penundaan yang tidak berdasar.
  • KomisiKejaksaan, sebagai pengawas eksternal Kejaksaan, wajib menelaah apakah terdapat kelalaian atau pelanggaran dalam pelaksanaan eksekusi oleh KejaksaanNegeriIndramayu.
  • MahkamahAgung, sebagai puncak lembaga yudikatif, memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan bahwa putusannya tidak hanya menjadi dokumen formal, melainkan benar-benar dieksekusi.
  • KejaksaanAgung, sebagai pimpinan tertinggi institusi penuntut umum, sepatutnya mengambil langkah supervisory yang tegas agar amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dibiarkan menggantung.
  • Keadilan yang ditunda adalah ketidakadilan yang nyata. Setelah sekian lama kasus ini menjadi sorotan publik, verifikasi serius dari lembaga-lembaga tersebut menjadi kebutuhan mendesak.

Hanya dengan penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan berani, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat dipulihkan, dan kebenaran yang telah dibuktikan di ruang sidang benar-benar diwujudkan di dunia nyata.

Semoga semua pihak yang berwenang menjalankan amanahnya dengan penuh integritas, sehingga hukum tidak lagi menjadi alat yang dapat dilenturkan, melainkan tiang yang bagi keadilan.****

Berita Terkait

Bursa Cawapres Gerindra Memanas, Ini 3 Nama Kandidat yang Dinilai Paham Ideologi dan Pemikiran Prabowo Subianto
Sufmi Dasco Ahmad Dikaitkan dengan Pengganti Gibran, Ini Profil dan Rekam Jejak Orang Dekat Prabowo
Rochmad Widodo Jadi Pemimpin Redaksi Serambiislam.com dan Jaziranews.com, Ini Fokus SapuLangit Media
Media Saatini.com Bidik 100 Portal Media pada 2026, Buka Peluang Kemitraan Digital bagi UMKM dan Tokoh Publik
Dedikasi Tanpa Batas: dr. Catherine Soebroto Raih Penghargaan Top Performer Ellansé se-Indonesia
Pariwisata Jadi Jalur Gelap Baru Kartel Narkoba Internasional di Indonesia
Kunjungan Prabowo ke Brasil: Momentum Baru Kerjasama Indonesia–BRICS
KPK Siap Garuk Skandal Surat Istri Menteri UMKM, Publik Makin Murka

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 17:48 WIB

Kebenaran yang Tak Bisa Dibungkus: Status Hukum Yayasan Pesantren Indonesia, Al-Zaytun, dan Warisan Putusan yang Belum Selesai Dieksekusi

Rabu, 18 November 2026 - 18:58 WIB

Bursa Cawapres Gerindra Memanas, Ini 3 Nama Kandidat yang Dinilai Paham Ideologi dan Pemikiran Prabowo Subianto

Senin, 16 November 2026 - 07:08 WIB

Sufmi Dasco Ahmad Dikaitkan dengan Pengganti Gibran, Ini Profil dan Rekam Jejak Orang Dekat Prabowo

Minggu, 18 Oktober 2026 - 23:23 WIB

Rochmad Widodo Jadi Pemimpin Redaksi Serambiislam.com dan Jaziranews.com, Ini Fokus SapuLangit Media

Minggu, 11 Oktober 2026 - 09:46 WIB

Media Saatini.com Bidik 100 Portal Media pada 2026, Buka Peluang Kemitraan Digital bagi UMKM dan Tokoh Publik

Berita Terbaru

Pers Rilis

Cision MCP Hadirkan Intelijen Konsumen ke Alur Kerja Sehari-hari

Jumat, 20 Nov 2026 - 11:53 WIB